Scroll Untuk Baca Berita Gambar Konten
Memuat berita...
Iklan

KAMAKSI BABEL BONGKAR TOTAL PROYEK JALAN RASYIDI HAMZAH: DARI PAPAN PROYEK YANG BERMASALAH SAMPAI PEKERJAAN DI LAPANGAN YANG ASAL-ASALAN, PUPR PANGKALPINANG DIDUGA ASAL TUNJUK CV PAMBAYUN, PEKERJA PAKAI SANDAL JEPIT, ASPAL DIHAMPAR PAKAI SEKOP DI ATAS TANAH KOTOR, UANG RAKYAT Rp 337 JUTA TERANCAM HANGUS



Pangkalpinang, 14 November 2026 Kaukus Muda Anti Korupsi DPD Bangka Belitung menyampaikan rilis resmi yang paling lengkap dan paling mendalam terkait hasil investigasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Rasyidi Hamzah (DBH Sawit) di Kota Pangkalpinang. Rilis ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral KAMAKSI dalam mengawal uang rakyat agar tidak dihambur-hamburkan untuk pekerjaan yang tidak berkualitas, tidak profesional, tidak sesuai spesifikasi teknis, dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi yang diwajibkan dalam setiap pekerjaan yang dibiayai APBD.

Rilis ini membedah dua hal secara utuh. Pertama, kesalahan dan kejanggalan yang ditemukan pada papan proyek itu sendiri. Kedua, kesalahan dan kejanggalan yang ditemukan pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, karena papan proyek adalah wajah awal dari sebuah proyek, sedangkan pekerjaan di lapangan adalah isi dan bukti nyata dari proyek tersebut. Jika wajahnya saja sudah bermasalah, maka isinya patut diduga juga bermasalah. Dan jika isinya ternyata benar-benar bermasalah, maka wajahnya yang bermasalah itu bukan kebetulan, melainkan cermin dari buruknya manajemen proyek secara keseluruhan.

Berdasarkan papan plang proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan ini bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026. Nomor kontraknya adalah 02/SPK/PUPR-BM/APBD/PL/2026 tanggal 05 Oktober 2026. Harga kontraknya sebesar Rp 337.986.000,00. Waktu pelaksanaan dimulai tanggal 05 Oktober 2026 dan direncanakan selesai tanggal 03 Desember 2026. Penyedia jasa yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek ini adalah CV. Pambayun. Lokasi pekerjaannya berada di Jl. Ahmad Rasyidi Hamzah, Kelurahan Bukitintan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang.

Tim KAMAKSI Babel melakukan pemantauan langsung ke lokasi pada hari Minggu, 08 November 2026 sekitar pukul 12.42 WIB. Dari pemantauan tersebut, tim menemukan sejumlah fakta lapangan yang sangat memprihatinkan dan tidak bisa ditoleransi. Fakta-fakta tersebut didokumentasikan dalam bentuk foto dan video sebagai bukti yang tidak bisa dibantah.

BAGIAN PERTAMA: KESALAHAN DAN KEJANGGALAN DARI PAPAN PROYEK

Papan proyek adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap pekerjaan konstruksi yang dibiayai uang negara. Papan proyek bukan sekadar papan nama. Papan proyek adalah bentuk transparansi kepada publik. Papan proyek adalah hak masyarakat untuk tahu, proyek apa yang sedang dikerjakan, berapa nilainya, siapa yang mengerjakan, dari mana sumber dananya, kapan dimulai, kapan selesai, dan siapa yang bertanggung jawab. Ketika papan proyek bermasalah, maka transparansi itu sudah dirusak sejak awal.

Kesalahan pertama dari papan proyek adalah soal penempatan dan kondisi fisik papan proyek yang tidak layak. Papan proyek terpasang dalam kondisi yang tidak terawat, miring, kotor, dan terlihat asal dipasang. Papan proyek seharusnya dipasang di tempat yang mudah dilihat, mudah dibaca, dan dalam kondisi yang layak selama pekerjaan berlangsung. Tetapi yang ditemukan di lokasi, papan proyek terpasang dalam kondisi yang memprihatinkan, seolah-olah dipasang hanya untuk memenuhi syarat formalitas, bukan untuk benar-benar memberikan informasi kepada masyarakat.

Kesalahan kedua dari papan proyek adalah soal keterbacaan informasi yang sangat buruk. Sebagian tulisan pada papan proyek sulit dibaca, tertutup, terpotong, dan tidak jelas. Padahal informasi pada papan proyek harus bisa dibaca dengan jelas oleh masyarakat yang melintas. Jika masyarakat tidak bisa membaca dengan jelas nama kegiatan, nilai kontrak, nomor kontrak, dan nama penyedia jasa, maka fungsi papan proyek sebagai sarana transparansi sudah gagal total. Masyarakat berhak bertanya, apakah papan proyek sengaja dibuat tidak jelas agar masyarakat tidak bisa mengawasi dengan mudah?

Kesalahan ketiga dari papan proyek adalah soal tidak lengkapnya informasi yang wajib dicantumkan. Dalam papan proyek yang ditemukan di lokasi, tidak tercantum dengan jelas nama Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas proyek ini. Tidak tercantum nama konsultan pengawas yang seharusnya mengawasi pekerjaan. Tidak tercantum nama pengawas lapangan. Tidak tercantum volume pekerjaan secara rinci. Yang tercantum hanya volume 1 paket, tanpa penjelasan panjang jalan yang dikerjakan, lebar jalan yang dikerjakan, dan ketebalan aspal yang harus dicapai. Padahal informasi volume adalah informasi yang sangat penting agar masyarakat bisa menilai apakah pekerjaan yang dilakukan di lapangan sudah sesuai dengan volume yang dibayar.

Kesalahan keempat dari papan proyek adalah soal tidak adanya informasi tentang konsultan perencana dan konsultan pengawas. Dalam proyek APBD, masyarakat berhak tahu siapa konsultan yang merencanakan dan siapa konsultan yang mengawasi. Ketika informasi itu tidak ada, maka masyarakat tidak tahu kepada siapa harus bertanya jika pekerjaan bermasalah. Kondisi ini membuat proyek menjadi tertutup dan sulit untuk dimintai pertanggungjawaban.

Kesalahan kelima dari papan proyek adalah soal tidak adanya informasi tentang masa pemeliharaan. Papan proyek hanya mencantumkan tanggal mulai dan tanggal selesai, tetapi tidak menjelaskan berapa lama masa pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa setelah pekerjaan selesai. Padahal masa pemeliharaan adalah hal yang sangat penting. Jika jalan rusak dalam masa pemeliharaan, penyedia wajib memperbaikinya tanpa biaya tambahan. Ketika masa pemeliharaan tidak dicantumkan, maka masyarakat tidak bisa menagih jika jalan cepat rusak.

Kesalahan keenam dari papan proyek adalah soal tidak adanya nomor kontak pengaduan atau nomor kontak penanggung jawab proyek. Masyarakat yang melihat pekerjaan bermasalah tidak tahu harus melapor ke siapa. Tidak ada nomor telepon PPK. Tidak ada nomor telepon pengawas. Tidak ada alamat pengaduan. Akibatnya masyarakat hanya bisa diam dan menonton pekerjaan yang buruk tanpa bisa menyampaikan keluhan secara resmi.

Dari seluruh kesalahan papan proyek tersebut, KAMAKSI Babel menyimpulkan bahwa sejak awal proyek ini sudah tidak dikelola secara profesional dan tidak dikelola secara transparan. Papan proyek yang seharusnya menjadi pintu transparansi justru menjadi bukti pertama bahwa proyek ini dikelola secara asal-asalan. Jika papan proyek saja tidak bisa dibuat dengan benar, bagaimana mungkin pekerjaan di lapangan bisa dibuat dengan benar? Logika ini terbukti benar setelah tim KAMAKSI melihat langsung kondisi pekerjaan di lapangan.

BAGIAN KEDUA: KESALAHAN DAN KEJANGGALAN DARI PENGERJAAN DI LAPANGAN

Fakta pertama dari pengerjaan di lapangan adalah soal keselamatan pekerja yang diabaikan secara total. Dalam foto dokumentasi KAMAKSI, terlihat jelas sejumlah pekerja bekerja di tengah jalan yang sedang diaspal tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri. Sebagian pekerja tidak memakai helm keselamatan. Sebagian pekerja tidak memakai sarung tangan. Sebagian pekerja tidak memakai sepatu safety. Bahkan ada pekerja yang bekerja hanya memakai sandal jepit di atas hamparan material aspal yang panas, tajam, dan berbahaya.

Padahal dalam setiap dokumen kontrak pekerjaan konstruksi yang dibiayai APBD, penyedia jasa wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kewajiban itu mencakup penggunaan helm, rompi, sepatu safety, sarung tangan, dan perlengkapan keselamatan lainnya bagi seluruh pekerja. Kewajiban itu bukan sekadar tulisan di atas kertas. Kewajiban itu adalah bentuk perlindungan terhadap nyawa manusia. Ketika kewajiban itu diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pekerjaan, tetapi keselamatan dan nyawa pekerja itu sendiri.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, di mana tanggung jawab CV. Pambayun sebagai penyedia jasa? Di mana tanggung jawab pengawas lapangan? Di mana tanggung jawab Dinas PUPR Kota Pangkalpinang sebagai pemilik pekerjaan? Jika seorang pekerja sampai celaka, terjatuh, terkena aspal panas, atau tertabrak kendaraan yang melintas, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah nanti akan saling lempar tanggung jawab seperti yang sering terjadi dalam banyak proyek?

Fakta kedua dari pengerjaan di lapangan adalah soal metode pekerjaan yang sangat jauh dari standar teknis. Aspal dihampar secara manual menggunakan sekop oleh pekerja di atas permukaan tanah yang masih kotor, berdebu, dan bercampur tanah. Tidak terlihat adanya pembersihan dasar yang benar. Tidak terlihat adanya penyemprotan tack coat atau lapisan perekat yang berfungsi untuk merekatkan aspal baru dengan lapisan di bawahnya. Tidak terlihat adanya penggunaan asphalt finisher. Tidak terlihat adanya pemadatan menggunakan tandem roller atau pneumatic tire roller.

Akibat dari metode kerja seperti itu, hamparan aspal terlihat tidak rata, tipis, kasar, dan bercampur tanah. Secara teknis, aspal yang dihampar di atas dasar yang kotor tanpa tack coat tidak akan menempel dengan sempurna. Aspal tersebut akan sangat mudah mengelupas, retak, dan hancur ketika terkena hujan dan ketika dilindas kendaraan berat secara terus menerus. Dengan kata lain, pekerjaan yang dilakukan hari ini berpotensi sudah rusak dalam hitungan minggu atau dalam hitungan bulan.

Ini bukan pemeliharaan jalan. Ini adalah pekerjaan yang meniru-niru pemeliharaan jalan. Ini adalah pekerjaan yang dari awal sudah menyimpan cacat dan sudah dipastikan tidak akan bertahan lama. Jika standar teknis seperti ini dibiarkan, maka APBD hanya akan dipakai untuk pekerjaan yang berulang-ulang, jalan rusak, diperbaiki asal-asalan, rusak lagi, diperbaiki lagi, dan uang rakyat terus terkuras tanpa hasil yang nyata.

Fakta ketiga dari pengerjaan di lapangan adalah soal tidak adanya pengamanan lalu lintas dan pengamanan lokasi pekerjaan. Di lokasi, tim KAMAKSI tidak menemukan adanya rambu peringatan, tidak ada safety cone, tidak ada pembatas jalan, dan tidak ada petugas pengatur lalu lintas. Padahal Jl. Rasyidi Hamzah adalah jalan aktif yang dilalui kendaraan roda dua dan roda empat setiap hari.

Truk pengangkut material dengan nomor polisi BN 8357 PL bahkan terlihat parkir di atas galian. Sementara itu sepeda motor melintas tepat di samping area galian tanpa pengaman apapun. Material aspal dan agregat berserakan di pinggir jalan dan di atas galian. Galian dibiarkan terbuka tanpa penutup dan tanpa rambu. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, warga sekitar, dan pekerja itu sendiri.

Dalam setiap pekerjaan jalan, pengamanan lalu lintas adalah hal yang wajib. Rambu, cone, pembatas, dan petugas pengatur lalu lintas bukan sekadar aksesoris. Itu adalah bentuk perlindungan bagi masyarakat. Ketika hal itu tidak ada, maka masyarakat dibiarkan melintas di tengah bahaya tanpa perlindungan apapun.

Fakta keempat dari pengerjaan di lapangan adalah soal tidak adanya pengawasan yang terlihat di lokasi. Saat tim KAMAKSI berada di lokasi, tidak terlihat adanya pengawas dari Dinas PUPR Kota Pangkalpinang. Tidak terlihat adanya Pejabat Pembuat Komitmen. Tidak terlihat adanya konsultan pengawas yang seharusnya memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi. Pekerja dibiarkan bekerja semaunya. Penyedia dibiarkan bekerja seenaknya. Sementara pemilik pekerjaan seolah tidak hadir.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana sistem pengawasan proyek ini dijalankan. Apakah pengawasan hanya dilakukan dari balik meja? Apakah pengawasan hanya berdasarkan laporan foto yang dikirim penyedia? Apakah pengawasan hanya dilakukan ketika pekerjaan sudah selesai dan sudah saatnya dilakukan pembayaran? Jika pengawasan seperti itu yang dipakai, maka tidak heran jika pekerjaan di lapangan bisa menyimpang sejauh ini tanpa ada teguran.

Fakta kelima dari pengerjaan di lapangan adalah soal tidak adanya peralatan yang memadai. Pekerjaan jalan dengan nilai Rp 337 juta seharusnya dikerjakan dengan peralatan yang memadai, seperti asphalt finisher, tandem roller, dump truck yang layak, dan peralatan pendukung lainnya. Tetapi yang ditemukan di lapangan, pekerjaan dilakukan dengan peralatan yang sangat minim dan sangat manual. Pekerja hanya mengandalkan sekop, cangkul, dan tenaga manusia. Kondisi ini membuktikan bahwa penyedia tidak memiliki kesiapan peralatan yang memadai untuk mengerjakan proyek sebesar ini.

Fakta keenam dari pengerjaan di lapangan adalah soal kualitas material yang patut dipertanyakan. Material aspal yang dihampar terlihat bercampur tanah dan tidak homogen. Material agregat terlihat berserakan dan tidak tersimpan dengan baik. Tidak terlihat adanya pengujian material di lokasi. Tidak terlihat adanya pengujian suhu aspal. Padahal suhu aspal adalah hal yang sangat penting. Jika aspal sudah dingin ketika dihampar, maka aspal tidak akan bisa dipadatkan dengan sempurna dan tidak akan bertahan lama. KAMAKSI menduga bahwa material yang dipakai tidak melalui uji mutu yang benar.

Fakta ketujuh dari pengerjaan di lapangan adalah soal tidak adanya manajemen waktu dan manajemen lokasi yang baik. Galian dibiarkan terbuka dalam waktu yang lama. Material dibiarkan berserakan tanpa penataan. Pekerja bekerja tanpa pembagian tugas yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan tidak direncanakan dengan baik dan tidak dikelola dengan manajemen yang profesional.

BAGIAN KETIGA: PUPR DIDUGA ASAL TUNJUK PENYEDIA

Fakta kedelapan yang menjadi sorotan KAMAKSI adalah soal proses penunjukan penyedia yang patut dipertanyakan. Proyek ini menggunakan skema Penunjukan Langsung. Skema ini seharusnya digunakan untuk memilih penyedia yang benar-benar mampu, berpengalaman, dan terbukti memiliki peralatan serta tenaga kerja yang memadai. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Penyedia yang ditunjuk tidak menunjukkan kemampuan peralatan, tidak menunjukkan manajemen keselamatan kerja, dan tidak menunjukkan standar kerja yang layak.

Kondisi ini membuat KAMAKSI menduga bahwa Dinas PUPR Kota Pangkalpinang tidak melakukan verifikasi yang sungguh-sungguh terhadap kemampuan penyedia sebelum menunjuknya. KAMAKSI juga menduga bahwa proses penunjukan dilakukan secara asal, tanpa mempertimbangkan rekam jejak, tanpa mempertimbangkan kesiapan peralatan, dan tanpa mempertimbangkan kemampuan teknis. Jika dugaan ini benar, maka yang dirugikan bukan hanya proyek ini, tetapi seluruh sistem pengadaan barang dan jasa di Kota Pangkalpinang.

Ketua DPD KAMAKSI Babel, A. Ridwan, CPP, menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya soal CV. Pambayun yang tidak profesional. Persoalan ini juga soal Dinas PUPR Kota Pangkalpinang yang diduga asal dalam memilih penyedia.

"Kalau penyedia itu profesional, tidak mungkin pekerja pakai sandal jepit, aspal dihampar pakai sekop di atas tanah kotor. Ini bukti nyata penyedia tidak punya peralatan, tidak punya manajemen, tidak punya standar kerja. Pertanyaannya, kenapa perusahaan seperti ini bisa lolos dan dapat proyek APBD? Siapa yang meloloskan? Atas dasar apa dia dipilih? Ini yang harus dibuka ke publik," tegas A. Ridwan.

Ridwan juga menyoroti proses Penunjukan Langsung yang dipakai dalam proyek ini. Menurutnya, Penunjukan Langsung seharusnya digunakan untuk memilih penyedia yang benar-benar mampu dan terbukti berpengalaman, bukan untuk asal tunjuk perusahaan yang tidak siap kerja.

"Jangan jadikan Penunjukan Langsung sebagai ajang bagi-bagi proyek. Kalau PL dipakai untuk menunjuk perusahaan yang tidak profesional, itu namanya PUPR sedang mengkhianati uang rakyat. Rp 337 juta itu bukan uang pribadi Kadis. Itu uang rakyat Pangkalpinang yang dipungut dari pajak," ujar Ridwan.

Ridwan menambahkan, nilai Rp 337.986.000 itu bukan nilai kecil. Dengan nilai sebesar itu, seharusnya pekerjaan bisa dilakukan dengan alat yang layak, pekerja dengan APD lengkap, pengamanan lalu lintas yang lengkap, dan hasil yang berkualitas. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Uang yang besar menghasilkan pekerjaan yang sangat tidak layak.

"Kalau Rp 337 juta hasilnya seperti ini, lebih baik uangnya dikembalikan saja ke kas daerah. Jangan dihambur-hamburkan untuk pekerjaan yang dua bulan lagi sudah rusak lagi. Ini pemborosan yang terstruktur," katanya.

Ridwan juga mengingatkan bahwa dampak dari pekerjaan yang tidak berkualitas tidak hanya soal uang yang hangus. Dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Jalan yang cepat rusak akan mengganggu aktivitas warga. Jalan yang cepat rusak akan membahayakan pengendara. Jalan yang cepat rusak akan membuat masyarakat harus kembali menanggung biaya perbaikan melalui APBD berikutnya. Dengan kata lain, masyarakat dirugikan dua kali. Pertama, uang pajaknya dipakai untuk pekerjaan yang buruk. Kedua, masyarakat harus kembali membayar untuk perbaikan yang sama di masa depan.

Selain itu, Ridwan menegaskan bahwa pembiaran terhadap pekerjaan yang tidak profesional akan menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek lainnya. Jika proyek ini dibiarkan lolos dan dibayar penuh, maka penyedia lain akan menganggap bahwa bekerja asal-asalan di Kota Pangkalpinang adalah hal yang biasa dan tidak akan ada sanksi. Jika hal itu terjadi, maka kualitas seluruh pembangunan di Kota Pangkalpinang akan terus menurun dari tahun ke tahun.

BAGIAN KEEMPAT: TUNTUTAN KAMAKSI BABEL

Atas temuan ini, KAMAKSI Babel menyampaikan tuntutan yang tegas dan terukur.

Pertama, Dinas PUPR Kota Pangkalpinang harus segera menghentikan sementara pekerjaan yang menyimpang. Jangan biarkan pekerjaan asal-asalan ini terus berjalan dan kemudian dibayar seolah-olah sudah sesuai spesifikasi.

Kedua, PPK, pengawas lapangan, dan konsultan pengawas harus diperiksa. Siapa yang menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan dan siapa yang menyatakan pekerjaan itu sudah sesuai harus dimintai pertanggungjawaban secara terbuka.

Ketiga, CV. Pambayun wajib membongkar dan memperbaiki seluruh pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tanpa menambah biaya APBD sepeser pun. Kalau tidak mampu, perusahaan itu harus di blacklist dan tidak boleh lagi mendapatkan proyek APBD di Kota Pangkalpinang.

Keempat, papan proyek harus segera diperbaiki dan dilengkapi. Cantumkan nama PPK, nama konsultan pengawas, volume pekerjaan secara rinci, masa pemeliharaan, dan nomor kontak pengaduan agar masyarakat bisa mengawasi dengan mudah.

Kelima, Inspektorat Kota Pangkalpinang dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus segera melakukan audit investigatif atas proyek ini, termasuk audit atas proses penunjukan penyedia, audit atas penggunaan anggaran, dan audit atas mutu hasil pekerjaan.

Keenam, jika dari audit ditemukan indikasi kerugian negara, KAMAKSI Babel akan melaporkan secara resmi kasus ini ke Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan meminta Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas, termasuk menelusuri proses penunjukan CV. Pambayun oleh Dinas PUPR.

"Kami tidak akan diam. Kami akan kawal proyek ini sampai tuntas. Kami akan foto lagi, kami akan video lagi, kami akan tagih terus. Kalau PUPR tidak bertindak, berarti PUPR ikut bertanggung jawab atas kerusakan uang rakyat ini," tutup A. Ridwan.

KAMAKSI Babel juga mengajak seluruh masyarakat Pangkalpinang, khususnya warga Jl. Rasyidi Hamzah dan sekitarnya, untuk tidak takut bersuara dan mengirimkan dokumentasi jika melihat pekerjaan proyek APBD yang dikerjakan asal-asalan. KAMAKSI menegaskan bahwa pengawasan publik adalah bagian penting dari demokrasi dan bagian penting dari pemberantasan korupsi.

"Kami tidak anti pembangunan. Kami anti pembangunan yang dikerjakan dengan cara curang dan asal-asalan. Pembangunan yang berkualitas adalah hak rakyat, bukan hadiah dari pejabat," pungkas Ridwan.

Narahubung
A. Ridwan, CPP
Ketua DPD KAMAKSI Babel Dan Keluarga Besar KAMAKSI
Kaukus Muda Anti Korupsi DPD Bangka Belitung
Baca Juga
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak

Iklan